Rehabilitasi Irigasi Tersier Dipercepat untuk Perkuat Produksi Pangan

Jakarta (KABARIN) - Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat rehabilitasi dan pemeliharaan saluran irigasi tersier sebagai langkah strategis untuk menjaga produksi pangan nasional pada triwulan pertama 2026.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Kementan Hermanto mengatakan percepatan ini dilakukan agar pengelolaan air di lahan pertanian bisa lebih optimal, terutama di tengah tingginya curah hujan saat ini. Selain itu, langkah ini juga dilakukan untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.

"Percepatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan air di tengah tingginya curah hujan serta meningkatkan kesiapan menghadapi musim tanam berikutnya," kata Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, saluran irigasi tersier memiliki peran penting karena menjadi jalur terakhir distribusi air menuju lahan pertanian milik petani. Jika saluran ini tidak terawat, misalnya karena sedimentasi atau kerusakan pada bangunan pembagi air, kondisi tersebut bisa menyebabkan genangan yang tidak merata hingga meningkatkan risiko puso atau gagal panen.

“Karena itu, kami lakukan identifikasi kondisi saluran, normalisasi melalui pengerukan sedimen dan perkuatan talud, serta perbaikan pintu air agar debit dapat dikendalikan dan air terdistribusi merata,” ujar Hermanto.

Tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, Kementan juga mulai mendorong penggunaan teknologi pengelolaan air seperti drainase terkendali dan sistem panen air hujan. Melalui cara ini, kelebihan air saat musim hujan dapat ditampung sementara di petakan sawah atau embung, lalu digunakan kembali ketika kebutuhan air meningkat.

Hermanto menjelaskan integrasi antara sistem irigasi dan drainase tersebut membuat pengelolaan air menjadi lebih efisien, hemat, serta lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Selain itu, ia menyebut langkah ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, Kementan diberi mandat untuk mengusulkan rehabilitasi irigasi tersier di daerah irigasi kewenangan pusat yang memiliki luas di atas 3.000 hektare.

Tak hanya itu, pemerintah juga memperkuat peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam menjaga dan memelihara jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.

Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum pun diperkuat agar sistem irigasi utama, baik primer maupun sekunder, bisa berjalan optimal dan mendukung distribusi air hingga ke tingkat petani.

Sebagai contoh, Hermanto menyebut upaya rehabilitasi irigasi sudah dilakukan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi nasional. Pada 2025, pemerintah memfasilitasi perbaikan saluran irigasi tersier di beberapa daerah irigasi, seperti DI Palakka seluas 5.000 hektare, DI Sanrego seluas 1.700 hektare, serta DI Pattiro seluas 3.000 hektare.

Hasilnya, wilayah tersebut mengalami peningkatan Indeks Pertanaman (IP) padi yang berarti frekuensi tanam menjadi lebih tinggi.

Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa sistem irigasi yang berfungsi dengan baik menjadi kunci penting untuk meningkatkan frekuensi tanam serta memberikan kepastian pola tanam bagi petani.

"Selain itu, ketersediaan air dapat lebih terjamin karena lahan pertanian tidak lagi bergantung sepenuhnya pada curah hujan, sehingga pola tanam dapat direncanakan dengan lebih pasti," kata Mentan.

Dengan sistem irigasi yang lebih optimal, lahan sawah yang sebelumnya hanya bisa ditanami satu hingga dua kali setahun berpotensi meningkat menjadi dua hingga tiga kali masa tanam.

Melalui langkah yang terukur dan kerja sama lintas sektor, Kementan optimistis rehabilitasi irigasi tersier dapat memperkuat sistem pengelolaan air pertanian yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Upaya ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi pangan nasional sepanjang 2026.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah menargetkan produksi beras nasional pada 2026 mencapai 34,77 juta ton guna memperkuat kedaulatan pangan sekaligus menjaga keberlanjutan swasembada beras di Indonesia.